LBH PP GP Ansor Gelar “Ngaji Hukum” Selama Ramadhan 1447 H, Tekankan Peran Strategis dan Advokasi Pro Bono

PORTAL INFOKOM — Mengaji di bulan suci Ramadhan tak melulu dimaknai sebagai membaca dan mengkaji kitab suci secara tekstual. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) memilih memaknai tradisi itu secara kontekstual melalui program “Ngaji Hukum” yang akan digelar secara berkala sepanjang Ramadhan 1447 Hijriah.

Ketua LBH PP GP Ansor, H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas bagi para advokat dan kader. “Ngaji Hukum bukan sekadar diskusi normatif, tetapi forum untuk memperdalam perspektif hukum yang responsif terhadap persoalan masyarakat,” ujar Dendy dalam pemaparan materinya.

Ia menekankan tiga hal pokok yang menjadi arah gerak lembaga. Pertama, LBH Ansor harus menjadi mitra strategis pemerintah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis kajian ilmiah atau scientific based-policy. Menurut dia, kontribusi lembaga bantuan hukum tidak berhenti pada pendampingan perkara, melainkan juga pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpijak pada riset dan analisis akademik.

Kedua, para advokat di lingkungan LBH Ansor didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme sesuai dengan fokus bidang masing-masing. Spesialisasi dan pendalaman keahlian, kata Dendy, penting agar advokat tidak hanya hadir sebagai pendamping hukum, tetapi juga mampu memberi warna dan standar etik yang kuat dalam profesi advokat secara umum.

“Profesionalisme adalah keniscayaan. Advokat LBH Ansor harus unggul dalam kompetensi dan integritas,” katanya.

Ketiga, ia menegaskan kembali karakter dasar LBH Ansor sebagai lembaga pro bono yang memberikan pendampingan hukum secara sukarela bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Fokus utama lembaga ini, lanjutnya, adalah isu toleransi, khususnya membela warga yang menjadi korban diskriminasi dan tindakan intoleransi.

Dendy menyebut, komitmen pada advokasi pro bono menjadi identitas sekaligus panggilan moral organisasi. “Kami hadir untuk memastikan setiap warga negara, terutama yang lemah secara ekonomi dan sosial, mendapatkan akses keadilan,” ujarnya.

Menurut Dendy, jika tiga prinsip tersebut dijalankan secara istiqomah dan konsisten, LBH Ansor tidak hanya akan disegani oleh pemerintah sebagai mitra kebijakan, tetapi juga dipercaya kalangan pengusaha dan dicintai rakyat.

Program “Ngaji Hukum” diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran kelembagaan LBH Ansor dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan, sekaligus mempertegas posisinya sebagai garda terdepan dalam advokasi hukum berbasis nilai keislaman dan kebangsaan.